ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TILANG ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

Al Gifari, Mohammad Rizky (2025) ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TILANG ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100205_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text Ilmu Hukum_30302100205_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi telah mempermudah aktivitas manusia, termasuk dalam pekerjaan kepolisian pada upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui penindakan kepada pelanggar dengan e-tilang melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sistem ETLE ini lebih efektif dalam menindak para pelanggar lalu lintas dibandingkan sistem manual. Keberadaan e- tilang dengan sistem ETLE merupakan inovasi penggunaan teknologi di era digi- tal dalam penegakan hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum ter- hadap pelanggaran lalu lintas, serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggar- an lalu lintas dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) efektivitas pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, di antaranya adalah: (a) banyak pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi dan ditindak, (b) penurunan pe- langgaran dan masyarakat mulai patuh terhadap aturan lalu lintas, (c) tidak perlu ada interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta (d) peningkatan ke- sadaran masyarakat dan masyarakat akan lebih berhati-hati saat berkendara; (2) hambatan dalam pelaksanaan tilang elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, di antaranya adalah: (a) substansi hukum, yakni ketentuan yang masih belum jelas tentang sistem ETLE dan kurangnya definisi tentang pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenakan e-tilang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, (b) struktur hukum, kurangnya koordinasi antara petugas Satlantas dengan stakeholder dibidang lalu lintas, dan (c) budaya hukum, yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Adapun upaya penye- lesaiannya, adalah: (a) substansi hukum, yakni revisi dan penyempurnaan aturan hukum yang terkait e-tilang melalui sistem ETLE dan penambahan ketentuan tentang penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas, (b) struktur hukum, yakni meningkatkan koordinasi antar stakeholder di bidang lalu lintas, dan (c) budaya hukum, yakni meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masya- rakat terkait ketentuan serta tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas terkait dengan ETLE. Kata Kunci: Lalu Lintas, Pelanggaran, Penegakan Hukum, Tilang Elektronik

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Aug 2025 02:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40581

Actions (login required)

View Item