STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

lana, Lutfi Nur (2025) STUDY PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024 PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENSIL (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900201_fullpdf.pdf Download (901kB)
	Text Ilmu Hukum_30301900201_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)

Abstract

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 membatalkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait presidential threshold merupakan tonggak penting penguatan keadilan prinsip kesetaraan di Indonesia. Ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional tersebut secara membatasi hak partai kecil, mendorong dominasi oligarki politik, bertolak belakang dengan cita-cita negara hukum dan supremasi konstitusi. MK konsisten mempertahankan ambang batas ini, putusan terbaru menandai pergeseran fundamental, menyatakan bahwa ketentuan itu melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat, serta menimbulkan "pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable" dengan membatasi pilihan pemilih dan tersingkir mereka dari pesta demokrasi. Menegaskan bahwa hukum harus berkembang, tidak boleh menjadi alat diskriminasi, perlunya konsensus luas. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, Data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan analisis secara kualitatif. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 fundamental mengubah lanskap politik Indonesia dengan menegaskan bahwa presidential threshold melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat. Konsekuensi praktisnya pembentuk undang-undang harus segera merevisi UU Pemilu, menghapus Pasal 222, dan merumuskan mekanisme pencalonan baru yang memungkinkan lebih banyak calon presiden. Meski terdapat potensi lonjakan jumlah kandidat, MK memberi arahan agar Pemerintah dapat mengatur mekanisme untuk mencegah fragmentasi berlebihan. Implementasi putusan ini bergantung pada respons Pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang adil, transparan, dan menjaga prinsip kebebasan memilih melalui pendidikan politik dan kedaulatan rakyat, agar masyarakat bisa menentukan hak pilih tanpa harus golput dan politik uang. Kata Kunci: Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi, Kedaulatan Rakyat

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Aug 2025 02:00
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40556

Actions (login required)

View Item