REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Simanjuntak, Alden Juniedy (2025) REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200011_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200011_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Pada dasarnya sesuatu yang berbau porno bertujuan merangsang hasrat seksual pembaca atau penonton. Karena itu efek yang dirasakan orang yang menyaksikan atau membaca pornografi adalah terbangkitnya dorongan seksual. Pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan beberapa masyarakat adat di Indonesia. Perbedaan itu menyangkut masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan regulasi tindak pidana pornografi belum berkeadilan, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana pornografi saat ini. untuk menemukan rekonstruksi regulasi tindak pidana pornografi berbasis keadilan Pancasila. Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum sosio-legal. Penelitian sosio legal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Dengan lahirnya Undang-undang pornografi khususnya pasal 4 ayat (1) telah mengantarkan perbedaan penafsiran yang berbeda-beda sehingga permasalahan pornografi belum dapat ditanggulangi. UU ini juga bertentangan dengan asas kepastian hukum khususnya penjelasan dari pasal 4 ayat (1) yang multitafsir bertentangan dengan prinsip non-diskrirninasi karena tidak mempertimbangkan kultur patriarkial di Indonesia sehingga akan berdampak pada krirninalisasi. Kelemahan Substansi Hukum: Undang-Undang Pornografi masih menimbulkan multitafsir dan inkonsistensi dalam penangannya. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang memerlukan kehadiran hukum sebagai penyeimbang antara kehendak masyarakat dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman setiap golongan masyarakat mengenai kesusilaan yang berbeda-beda. Kelemahan Struktur Hukum: penanganan terhadap pelanggaran delik-delik khusus diluar KUHP tersebut yang memerlukan keahlian khusus sesuai bidangnya. Kelemahan Kultur Hukum: Budaya Victim Blaming yang masih sangat melekat bagi masyarakat Indonesia, Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana pornografi. Penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi Pasal 4 (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 menjadi: Setiap orang yang sengaja dan bertujuan untuk membangkitkan hasrat seksual dengan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Kata Kunci: Pancasila; Pornografi; Rekonstruksi.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	11 Jun 2025 02:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40500

Actions (login required)

View Item