REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH PEKARANGAN YANG BERALIH FUNGSI MENJADI LAHAN SAWAH DILINDUNGI BERBASIS NILAI KEADILAN

Primiana, Ajeng (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH PEKARANGAN YANG BERALIH FUNGSI MENJADI LAHAN SAWAH DILINDUNGI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200141_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200141_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)

Abstract

Konversi lahan persawahan ke non persawahan merupakan hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat, seperti halnya konversi lahan persawahan ke industrialisasi, sebab dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari petani, berkurangnya lahan persawahan yang dapat menurunkan produksi pangan Nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, meningkatnya harga pangan, arus urbanisasi akan semakin tinggi dan ketiadaan akses Petani terhadap lahan. dampak peralihan lahan tersebut tidak terlepas dari faktor pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga dengan adanya surplus populasi ini kebutuhkan lahan permukiman meningkat, kebutuhan individu maupun kelompok untuk perekonomian semakin meningkat, dan lemahnya pengendalian terhadap alih fungsi lahan. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis dan menemukan Regulasi perlindungan hukum terhadap Pembeli Tanah Pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) saat ini, dan untuk menemukan rekonstruksi Regulasi perlindungan hukum terhadap pembeli tanah pekarangan yang beralih fungsi menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) berbasis nilai keadilan. Metode penulisan ini menggunakan paradigma kontruktivisme yaitu paradigma dengan ontologi realitas relativis, metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer yaitu peraturan, bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif. Penulisan ini dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa keterbatasan akses ke keadilan saat masyarakat yang menjadi korban pelanggaran terkait penggunaan tanah mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses sistem peradilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, ketidakjelasan peraturan hukum, Peraturan hukum terkait dengan penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan sawah dilindungi masih belum cukup jelas dan tegas karena beberapa faktor seperti, ketidaksempurnaan perundang-undangan yang sebagian besar peraturan hukum terkait pertanahan dan tata ruang masih belum mampu mencakup semua situasi yang mungkin terjadi di lapangan, dan penegakan hukum yang tidak memadai, otoritas hukum seringkali kurang tertarik atau tidak efektif dalam menegakkan peraturan yang ada terkait penggunaan tanah. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya atau intervensi politik, sedangkan saran dalam penelitian ini bahwa surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD, surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan penilaian/Pernyataan Mandiri Usaha Mikro Kecil yang telah terverifikasi. Kata Kunci: Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Rekonstruksi, Pertanahan, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jun 2025 02:16
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40151

Actions (login required)

View Item