KONTRUKSI REGULASI PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT AKIBAT PAILIT BERBASIS NILAI KEADILAN

Izhandri, Shandi (2025) KONTRUKSI REGULASI PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT AKIBAT PAILIT BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200116_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200116_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pasal 12 huruf a UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini sangatlah tidak tepat apabila dikaitkan dengan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena apabila dilihat dari tujuan undang-undang kepailitan ini adalah demi adanya perlindungan hukum yang menjamin terlaksananya pelunasan hutang secara berkeadilan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis, dan menemukan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit belum berbasis nilai keadilan. Untuk menganalisis, dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit saat ini. Untuk merekontruksi regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan teori keadilan Pancasila, Teori sistem hukum, teori perlindungan hukum, metode penelitan terdiri dari paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan social legal research dengan mengunakan data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) regulasi pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pailit belum berbasis nilai keadilan karena notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya tidak dapat mengajukan kembali menjadi notaris. (2) Kelemahan-kelemahan terdiri dari: (a) Kelemahan subtansi hukum, UU No 2 Tahun 2014 atas perubahan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat kondisi disharmoni (b) Kelemahan struktur hukum, Organisasi INI dalam menerapkan sanksi kurang mencerminkan nilai keadilan. (c) Kelemahan budaya hukum, adanya budaya materialism, (3) Rekontruksi nilai-nilai keadilan Pancasila dalam konstruksi regulasi pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat dimana diaturnya ketentuan mengenai pengangkatan kembali notaris yang telah menyelesaikan proses pailit, dan Rekontruksi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU No 2 Tahun 2014 atas perubahan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga menjadi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan rekontruksi Pasal 12 UU No 2 Tahun 2014 atas perubahan UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga Pasal 12 menjadi a. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; b. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau. C. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Kata Kunci : Notaris, Pemberhentian Tidak Hormat, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	11 Jun 2025 02:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40150

Actions (login required)

View Item