PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI (Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi)

MARSANG, NI DYA SEPTIARNI (2025) PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI (Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300092_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300092_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (720kB)

Abstract

Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegan Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi). Kasus yang akan dibahas dalam proposal penelitian tesis ini berkaitan dengan pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki 150 saham, dengan total nilai saham sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang juga merupakan anggota Direksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN. Kdi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisi dalam penelitian ini bersifat perspektif. Hasil penelitian disimpulkan: 1) Dasar hakim dalam membatalkan akta pernyataan adalah karena para penggugat tidak pernah menerima undangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili mereka dalam menghadiri RUPSLB tersebut. Pembatalan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UU PT, serta adanya perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat yang menyebabkan kerugian bagi para penggugat, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. 2) Penyelenggaraan RUPSLB PT Tomia Mitra Sejahtera oleh Tergugat 1 dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan mengandung cacat hukum dalam pelaksanaannya. 3) Tindakan Turut Tergugat, dalam hal ini notaris, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh putusan pengadilan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Namun, dalam putusan tersebut, notaris tidak dibebankan untuk membayar ganti rugi karena dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk akta secara formal, mengingat notaris tidak hadir secara langsung dalam RUPS tersebut. Oleh karena itu, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi yang tercantum dalam akta. Keabsahan materi atau isi akta adalah tanggung jawab pihak yang menyelenggarakan RUPSLB dan yang membuat keputusan dalam rapat tersebut, yakni Tergugat 1. Kata Kunci: Pembatalan Akta Pernyataan, RUPS, Perseroan Terbatas

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jun 2025 07:08
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40129

Actions (login required)

View Item