BENTUK PENGAWASAN DAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA

SETIYOWATI, ELIS (2024) BENTUK PENGAWASAN DAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300045_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300045_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)

Abstract

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia (nobile officium). Profesi Notaris merupakan profesi mulia yang dikarenakan tugas dan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dibidang hukum perdata. Untuk itu, seorang Notaris harus senantiasa menjaga harkat dan martabat profesi Notaris. Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa, ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Tujuan Penelitian mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan dan pembinaan notaris oleh majelis pengawas daerah (MPD) terhadap notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan notaris dan menganalisis sanksi yang diberikan oleh majelis pengawas daerah (MPD) terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya dengan baik. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan Teori Tanggungjawab Hukum dan Teori Kewenangan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu: Bentuk terkait dengan Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap notaris sangat penting dalam mencegah pelanggaran kewenangan jabatan dan meningkatkan profesionalismeNotaris. Tujuan adanya pengawasan menjaga integritas profesi notaris, melindungi kepentingan publik, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga profesi notaris tetap dipercaya sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga kepastian hukum di masyarakat. terakhir implementasi pengawasan dan pembinaan notaris oleh majelis pengawas daerah (MPD) Sukabumi sudah cukup baik dan maksimal dengan kondisi MPD yaitu dibutuhkan kerja sama yang baik antara MPD Sukabumi dengan Notaris di Sukabumi. Implementasi Sanksi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) melalui pengawasan (represif) dan pembinaan (preventif). Selanjutnya jika terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN dan terbukti maka akan di berikan peringatan tertulis maksimal sebanyak 3 kali. Namun apabila Notaris yang telah diperingati masih belum memperbaiki kinerjanya sesuai dengan saran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) kasus pelanggaran ini dapat dilanjutkan ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk diberikan sanksi lebih berat. Terakhir tindakan pembinaan (preventif) untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Tindakan pembinaan yang dilakukan dapat berupa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan aturan terkait yang di agendakan rutin terhadap Notaris. Kata Kunci: Pengawasan dan Pembinaan, Majelis Pengawas daerah, Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 May 2025 07:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40110

Actions (login required)

View Item