IMPLEMENTASI PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PRO BONO NOTARIS BAGI ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GROBOGAN

Utami, Dwi Risky Faulam (2024) IMPLEMENTASI PEMBERIAN LAYANAN HUKUM PRO BONO NOTARIS BAGI ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GROBOGAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300042_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300042_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB)

Abstract

Indonesia, sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Negara hukum tersebut mengharuskan adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk hak atas bantuan hukum. Dalam kerangka negara hukum ini, peran notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan layanan hukum yang adil dan merata. Penulis meneliti dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi pemberian layanan hukum pro bono notaris secara cuma-cuma di Kabupaten Grobogan dan menganalisis hambatan apa saja yang ditemui ketika menerapkan layanan pro bono notaris. Untuk mengetahui tujuan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan hukum mengenai kewajiban notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu termuat dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN dan Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris. Pada praktiknya Notaris Mulyono, S.H., M.Kn telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Jabatan Notaris, jasa hukum tidak hanya diberikan kepada klien tidak mampu saja tetapi juga diberikan pada kegiatan yayasan, kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Notaris menilai masyarakat tidak mampu berdasarkan rasa kemanusiaan dan hati nurani. Sedangkan hambatan yang ditemui adalah pengaturan pada Pasal 37 ayat (1) UUJN tidak menjelaskan secara rinci tata cara dan siapa yang dikatakan dapat menerima bantuan hukum untuk menentukan seseorang layak atau dapat dibebaskan dari biaya, serta masih banyak stigma masyarakat menganggap bahwa jasa notaris sangat tinggi. Kata Kunci : Notaris, jasa hukum, orang tidak mampu

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 May 2025 07:12
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40107

Actions (login required)

View Item