TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM PEMENUHAN PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JEPARA PERSERODA

Azizah, Listiana Nur (2025) TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM PEMENUHAN PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JEPARA PERSERODA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200166_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200166_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (Skmht) Yang Dilanjutkan Dengan Pemenuhan Pemberian Hak Tanggungan Pada Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jepara Perseroda” Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab PPAT dalam akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) terhadap pemenuhan perolehan Hak Tanggungan dan Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala yang dihadapi PPAT dalam pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terhadap pembebanan Hak Tanggungan dan solusinya. Metode Penelitian Menggunakan Pendekatan yuridis Sosiologis, sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian dari peneliti menyimpulkan bahwa PPAT memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) karen PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala aspek hokum terkait hak tanggungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPAT harus memastikan bahwa tanah yang akan dijadikan objek hak tanggungan tidak dalam sengketa dan tidak terikat dengan masalah lain. Kendala-kendala yang dihadapi PPAT seperti ini bisa memperlambat atau menghambat proses pemerian hak Tanggungan. Kendala tersebut dapat di beri jalan atau solusi dengan melalui mediasi atau negosiasi antara pihak yang memiliki kewajiban dan pihak yang memiliki hak tanggungan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai cara pembayaran atau penyelesaian lainnya. Dengan saling berdiskusi, baik itu terkait penyebab keterlambatan atau kesulitan dalam pemenuhan kewajiban, solusi terbaik bisa ditemukan. Negosiasi yang transparan sering kali dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pembebanan Hak Tanggungan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jun 2025 07:16
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/40058

Actions (login required)

View Item