ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)

SHARFINA, LULU’ AZMI (2025) ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300137_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300137_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Segala tindakan dan keputusan pemerintah harus berlandaskan hukum demi menciptakan keadilan sosial. Penegakan hukum bertujuan menciptakan keteraturan serta menangani pelanggaran. Undang-Undang Narkotika mengatur penggunaan narkotika secara ketat, termasuk larangan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Penyalahguna dikenai sanksi pidana, sementara pecandu juga mendapat rehabilitasi untuk pemulihan. Sistem dua jalur dalam Undang-Undang Narkotika mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum dan perbaikan individu. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memperberat hukuman bagi pelanggaran berskala besar, memastikan bahwa narkotika digunakan hanya untuk tujuan medis dan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten) dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika dan solusinya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten). Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan dianalisis menggunakan teori hukum. Hasil penelitian ini Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten). Hakim dalam kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum sesuai Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009. Meskipun berpedoman pada SEMA, keputusan ini menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum dan prinsip legalitas. Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan fakta perkara, aspek keadilan, dan efek jera sebelum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten. Penuntut Umum mengajukan banding untuk hukuman lebih berat, tetapi ditolak. Putusan akhir mengubah status barang bukti dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum serta keseimbangan antara hukuman yang adil dan efek jera bagi pelaku. kendala hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika dan solusinya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten). Kendala dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus narkotika meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya asesmen psikologis yang komprehensif, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyimpang dari ketentuan hukum, dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan fasilitas rehabilitasi, memperkenalkan asesmen psikologis yang sistematis, mengedepankan kepastian hukum dengan mengurangi ketergantungan pada SEMA, serta menyeimbangkan tujuan rehabilitasi dengan hukuman. Penerapan solusi ini akan memperkuat penegakan hukum yang adil dan berfokus pada pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Kata Kunci : Pidana Minimum, Tindak Pidana Narkotika, Yuridis Analisis

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	20 Jun 2025 02:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39840

Actions (login required)

View Item