REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPNOTARIS PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

YATI, ISTINI (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPNOTARIS PENGGANTI DALAM PEMANGGILAN BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PERADILAN PIDANA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100120_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100120_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Notaris maupun Notaris Pengganti memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya serta memenuhi panggilan penyidik dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya untuk membantu penyidik dalam menyelesaikan perkara. Namun, Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan bahwa Notaris saja yang diberi persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan tidak menyebutkan demikian bagi Notaris Pengganti. Oleh karena itu, Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam UUJN masih belum diatur dengan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana saat ini. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana be saat ini. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap notaris pengganti dalam pemanggilan berkaitan dengan kepentingan peradilan pidana berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, teori hukum progresif. Paradigma constructivism, metode pendekatan socio legal research, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber dan jenis data primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka serta teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitianya diantaranya 1). ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum Notaris tidak berlaku pula bagi Notaris pengganti, sehingga dalam hal proses peradilan pidana tidak dapat secara maksimal dilaksanakan oleh Notaris Pengganti dalam persidangan. 2). Kelemahan struktur hukum diantaranya: Sebagian besar dari Notaris Pengganti kurang memahami substansi UUJN secara utuh, Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah sebagai wadah perhimpunan Notaris belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN., Iktan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah belum intensif melaksanakan mitra kerjasama dengan aparat penegak hukum utamanya: dengan pihak kepolisian RI dalam memahami substansi UUJN, Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofi atas UUJN itu sendiri. Kelemahan subtansi hukum terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang hanya memberikan perlindungan kepada Notaris. kelemahan budaya hukum diantaranya Budaya Ego Klien untuk Menang Sendiri, Budaya Klien Memanfaatkan Kelemahan Notaris. Rekontruksi norma dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b sehingga menjadi “memanggil Notaris dan/atau Notaris Pengganti untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris Pengganti, Nilai Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Feb 2025 06:04
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38762

Actions (login required)

View Item