PROBLEMATIKA PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PPAT KABUPATEN KENDAL

Miryani, Lusi (2024) PROBLEMATIKA PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PPAT KABUPATEN KENDAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200167_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200167_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)

Abstract

Memasuki era digital, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah meluncurkan layanan pertanahan secara elektronik diantaranya mengenai pelayanan hak tanggungan secara digital atau elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa problematika pendaftaran hak tanggungan secara elektronik di kantor PPAT Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris. Adapun seumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang di dapatkan dari Undang-undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa pendaftaran hak tanggungan secara elektronik di kantor PPAT Kabupaten Kendal adalah bahwa pemberian hak tanggungan yang dilaksanakan secara elektonik tersebut dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga pihak debitor, PPAT dan kantor pertanahan dapat menyesuaikan dengan waktunya masing-masing. Pendaftaran hak tanggungan secara elektronik juga lebih memudahkan pihak PPAT untuk membebankan hak tanggungan pada objek jaminan, karena lebih cepat dari pada menggunakan pendaftaran secara manual dengan datang ke kantor pertanahan. Dalam pelaksanaanya masih mengalami kesulitan dalam input dan upload dokumen, sehingga belum tercapainya asas ketepatan waktu, kecepatan dan kemudahan, yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik. Sebaiknya dilakukan perbaikan/pembaharuan sistem pada satu hari selama beberapa bulan sekali, jadi tidak setiap hari sistem hak tanggungan mengalami lemah jaringan. Untuk PPAT, sebaiknya menggunakan file sesuai ukuran dokumen yang telah di tetapkan oleh kantor pertanahan. Agar sistem bisa membaca dan berhasil upload dokumen dengan cepat. IX Kata Kunci : Problematika, Hak Tanggungan, Elektronik

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Feb 2025 06:44
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38736

Actions (login required)

View Item