PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DAPAT MENGUASAI OBJEK LELANG DI KOTA PEKANBARU

Rahmadina, Farah Dania (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DAPAT MENGUASAI OBJEK LELANG DI KOTA PEKANBARU. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200145_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200145_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dapat terjadi karena adanya kewajiban dari debitur kepada kreditur yang tidak terpenuhi, yang mana sebelumnya telah dibuat suatu perjanjian antara debitur dan kreditur dengan ditandatanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan didaftarkan di Kantor Pertanahan. Namun, ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan tersebut seringkali menjadi salah satu dalil gugatan yang diajukan oleh debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang tidak dapat menguasai objek lelang dan menganalisis hambatan-hambatan terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan yang belum dapat menguasai objek lelang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan metode analisis data pada penelitian ini ialah metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli atau pemenang lelang belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap pembeli atau pemenang lelang. Baik dari pihak penjual dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) tidak mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat atas penguasaan objek lelang. Pejabat lelang dalam memberikan perlindungan hukum hanya sekedar menjamin bahwa semua tata cara dan prosedur dan aspek formal, materil dan lahiriah telah telah terpenuhi. Perlindungan hukum represif yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemenang lelang yang tidak dapat menguasai objek lelang yaitu dapat meminta bantuan pengosongan secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri. Seperti yang diketahui proses dari permohonan pengosongan sampai dengan eksekusi pengosongan tidak memiliki kepastian waktu dan seringkali berlangsung lama sehingga tidak diperoleh kepastian hukum pembeli untuk memperoleh hak nya dan juga terdapatnya berbagai hambatan dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Hambatan tersebut terdiri dari hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lain, sedangkan hambatan non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses eksekusi di pengadilan. Atas adanya hambatan-hambatan tersebut, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum pemenang lelang untuk menikmati objek hak miliknya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lelang, Hak Tanggugan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Feb 2025 06:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38731

Actions (login required)

View Item