TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASSET UNTUK RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS NILAI KEADILAN

SIRAIT, DONGAN M.T. (2024) TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASSET UNTUK RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300340_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300340_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB)

Abstract

Pada tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, korban perlu diberikan perlindungan. Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perampasan asset untuk restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis nilai keadilan, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perampasan asset untuk restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang. Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Pelaksanaan perampasan aset dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban melalui restitusi yang mencakup kompensasi atas kerugian material, penderitaan psikologis, dan biaya rehabilitasi, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini memastikan aset hasil kejahatan, termasuk harta pelaku lainnya, digunakan untuk pemulihan korban tanpa bergantung pada itikad baik pelaku. Meski demikian, tantangan seperti pelacakan aset tersembunyi, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan regulasi yang belum optimal masih menjadi kendala. Praktik terbaik di berbagai negara menunjukkan efektivitas perampasan aset, seperti mekanisme hukum yang ketat dan transparan di Tiongkok, alokasi aset untuk layanan rehabilitasi di Belanda, pengelolaan oleh lembaga sosial di Filipina, dan penerapan non-conviction based forfeiture (NCBF) di Amerika Serikat yang memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan ini dengan memperkuat kerangka hukum, meningkatkan transparansi pengelolaan aset, melibatkan lembaga khusus seperti LPSK, dan mengintegrasikan teknologi modern untuk memastikan pelaksanaan perampasan aset yang efektif, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh korban secara adil dan merata. Kata Kunci: Keadilan; Perdagangan Orang; Restitusi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	03 Mar 2025 06:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38305

Actions (login required)

View Item