ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

APRILIAN, RIFKI DIMAS (2024) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300198_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300198_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB)

Abstract

Negara Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah terbesar di Asia Tenggara, jumlah penduduk yang besar, di satu sisi merupakan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial seperti masalah kepadatan penduduk, masalah ekonomi, kemiskinan, semakin banyaknya pengangguran dan akhirnya masalah kejahatan. Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika, dan untuk kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika, serta untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang sifatnya hanya sebagai pendukung data sekunder dan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada praktisi hukum, serta dengan cara mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang undangan, buku, jurnal, serta penelusuran di internet, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal yang dikenakan pada kurir atau perantara jual beli Narkotika adalah Pasal 114 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 124 untuk narkotika golongan III. Sedangkan kelemahan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli Narkotika yaitu Undang-undang Narkotika belum secara jelas membedakan pelaku perantara yang terlibat karena paksaan atau ketidaktahuan dengan pelaku yang sadar. Selain itu, Pendekatan hukum yang tidak fleksibel dan stigma masyarakat juga menghambat penerapan pendekatan rehabilitatif yang lebih adil bagi pelaku. Serta pertanggungjawaban pidana pelaku perantara dalam jual beli narkotika dalam putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Smg bahwa Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dijatuhi hukuman pidana lima tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,-, namun ukuman tersebut dinilai belum mencerminkan keadilan yang memadai. Kata Kunci: Narkotika, Perantara, Pertanggungjawaban, Kelemahan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Mar 2025 02:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38178

Actions (login required)

View Item