ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MUCIKARI BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor : 28/Pid.B/2017/PN Dps)

PUSPASARI, MARIA ALIN AGUSTIN (2024) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MUCIKARI BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor : 28/Pid.B/2017/PN Dps). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300142_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300142_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB)

Abstract

Mucikari merupakan kegiatan yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP.. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena mucikari tidak terlibat secara langsung pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak yang berwajib, sedangkan pelaku prostitusi terlibat langsung ketika dilakukan penangkapan, dan langsung bisa dibuktikan karena sudah tertangkap tangan. Namun demikian sebenarnya yang menyediakan tempat prostitusi tersebut adalah mucikarinya, dan seharusnya mucikari harus dihukum lebih berat, tetapi dalam KUHP hanya diganjar dengan hukuman pidana selama 2 (dua) tahun. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori sistem hukum dan teori keadilan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Dps bahwa majelis hakim memutus perbuatannya menyatakan terdakwa I KR, terdakwa II IMS dan terdakwa III WT terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata penc dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. Pada peraturan pemerintah daerah masing-masing yang mengambil kebijaksanaan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindakan represif, dalam arti melakukan tindakan-tindakan terhadap prostitusi yang ada dalam masyarakat, dengan tidak melaksanakan hukum pidana yang masih berlaku ataupun suatu kebijakan operasional. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mucikari Terhadap Anak dibawah umur Berbasis Keadilan adalah dengan menggunakan sarana perlindungan hukum terbagi yang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Mucikari, Keadilan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Mar 2025 02:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38119

Actions (login required)

View Item