KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ( TKI ) DI LUAR NEGERI STUDI KASUS PADA PT. GRAHA CIPTA UTAMA TANGERANG BANTEN

JUMANA, JUMANA (2024) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ( TKI ) DI LUAR NEGERI STUDI KASUS PADA PT. GRAHA CIPTA UTAMA TANGERANG BANTEN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300121_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300121_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)

Abstract

Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tidak pernah selesai dihadapi pemerintah Indonesia, mulai dari tidak dibayarkannya gaji, sampairatusan TKI yang dianiaya dan terancam hukuman mati di luar negeri, khususnya di negara penempatan. Penyebab utama terjadinya kasus penyiksaan TKI yang bekerja di Negara penempatan, rendahnya kompetensi TKI dan tingginya tuntutan majikan menjadi penyebab tidak puasnya majikan atas hasil pekerjaan TKI yang berdampak kemarahan dan penyiksaan serta perbedaan kultur antara TKI dan majikan. Pemerintah Indonesia masih dinilai oleh belum bersikap proaktif dan komprehensif untuk melakukan perlindungan, baik dari segi fisik, finansial terutama dari segi hukum terhadap para TKI bermasalah dan monitor manajemen data TKI yang tidak sesuai prosedur. Munculnya berbagai permasalahan menyangkut perlindungan dan penempatan TKI tersebut serta berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada, maka pemerintah pada tahun 2004 telah mengeluarkan kebijakan mengenai permasalahan TKI yaitu melalui UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN ). Perekayasaan dokumen TKI, seperti calon TKI yang sebelumnya belum cukup umur dibuat berumur 20 tahun keatas. Calon TKI yang sebenarnya mengidap penyakit berbahaya dibuatkan keterangan sehat. Modus yang lain, calon TKI yang seharusnya mengikuti pelatihan dan pendidikan selama 200 jam tetapi tidak dilakukan, namun didokumennya ditulis telah mengikuti pelatihan dan pendidikan selama 200 jam. Modus lain seperti menampung calon TKI sebelum dikirim ke luar negeri ditempat penampungan yang tidak layak, seperti over kapasitas dan kotor. Dengan adanya kebijakan tentang TKI, diharapkan mampu mengatasi, memberikan solusi, dan pemecahan permasalahan TKI yang selama ini telah membelenggu masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Pemerintah Indonesia serta TKI pada khususnya. Pandangan hukum positif terhadap upaya pemerintah dalam melindungi TKI melalui kerja sama pembuatan hukum dan pengiriman TKI Indonesia di negara penempatan Secara Profesional serta sesuai dengan prosedur yang ada. Apa yang sudah dilakukan pemerintah RI dalam melindungi hak-hak warga negaranya yang bekerja di luar negeri sudah sesuai dengan petunjuk hukum, Namun bagaimanapun kerjasama antar negara, lembaga dan masyarakat sangat diperlukan terutama untuk terciptanya kenyamanan dankeamanan para TKI yang bekerja di luar negeri. Kata Kunci : Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Mar 2025 02:50
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38097

Actions (login required)

View Item