ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN REGULASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KELURAHAN DAN DESA (Studi Kasus Kecamatan Kendal)

Iskandar, Faisal (2024) ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN REGULASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KELURAHAN DAN DESA (Studi Kasus Kecamatan Kendal). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300075_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300075_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbedaan regulasi administrasi kepegawaian antara kelurahan dan desa, serta dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya manusia di kedua institusi tersebut. Fokus utama penelitian adalah pada tiga aspek administrasi kepegawaian: pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Metodologi yang digunakan adalah studi perbandingan regulasi dan analisis dampaknya, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan dokumen terkait regulasi kepegawaian di kelurahan dan desa. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian antara kelurahan dan desa. Kelurahan, sebagai bagian dari perangkat daerah, terikat pada sistem Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan regulasi yang lebih kompleks dan sentralistik. Sementara itu, desa memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengelola aparaturnya, dengan regulasi yang lebih sederhana dan fleksibel. Perbedaan ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, di mana desa cenderung lebih responsif dalam mengisi kekosongan jabatan dan mengelola pegawainya. Kelurahan, di sisi lain, menghadapi tantangan dalam hal kekosongan jabatan yang berkepanjangan dan keterbatasan dalam pengambilan keputusan terkait kepegawaian. Penelitian ini menemukan urgensi untuk pengaturan lebih lanjut dalam bidang kepegawaian di kelurahan, khususnya terkait pemberian pengecualian seperti yang telah diterapkan dalam penataan reformasi birokrasi. Hal ini didasarkan pada peran vital kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengesahan dokumen-dokumen penting seperti pertanahan. Pengecualian ini diperlukan untuk menjamin keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh kualitas pelayanan publik yang optimal, mengingat kondisi saat ini di mana kelurahan menghadapi kekurangan sumber daya kepegawaian yang signifikan untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi regulasi administrasi kepegawaian di kelurahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip good governance. Reformulasi ini harus mempertimbangkan kekhususan fungsi kelurahan sebagai unit pelayanan publik terdepan dan memberikan fleksibilitas yang memadai dalam pengelolaan kepegawaian untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kata kunci: kelurahan, desa, regulasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	14 Mar 2025 02:22
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38025

Actions (login required)

View Item