IMPLIKASI HUKUM UNDANG – UNDANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun)

Rachman, Fahrizal Aditya (2024) IMPLIKASI HUKUM UNDANG – UNDANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBERIAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300073_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300073_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)

Abstract

Hukum di Indonesia berperan penting dalam mengatur masyarakat, namun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan aturan, lemahnya penegakan hukum, overcapacity lapas, dan tingginya residivisme, terutama pada kasus narkotika. UU Nomor 22 Tahun 2022 memberikan dasar pembinaan berbasis reintegrasi sosial dengan pelonggaran syarat justice collaborator, tetapi efektivitasnya terhadap penurunan residivisme masih perlu evaluasi, seperti terlihat di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, di mana residivis narkotika mencapai 120 orang dari 327 narapidana pada 2023..Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terhadap pembinaan dan pemberian hak integrasi bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun. UU ini membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemasyarakatan, termasuk dalam hal pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat tanpa keharusan menjadi justice collaborator. Penelitian ini penting karena menyentuh aspek perlindungan hak narapidana serta efisiensi penegakan hukum, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung reintegrasi sosial yang efektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data primer diperoleh langsung dari pihak Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun, termasuk narapidana dan petugas pemasyarakatan, sementara data sekunder berasal dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan kajian sebelumnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara implementasi kebijakan dengan dampaknya terhadap pembinaan narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU No. 22 Tahun 2022 memperbaiki peluang narapidana narkotika dalam mengakses hak-hak integrasi, sehingga membantu mengurangi residivisme dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam program pembinaan. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas lembaga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan serta optimalisasi program kemandirian narapidana guna mendukung tujuan pemasyarakatan yang humanis dan berkelanjutan.. Kata Kunci : Implikasi, Integrasi, narapidana, pembinaan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Mar 2025 02:58
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38024

Actions (login required)

View Item