PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP LIAR DI KABUPATEN JEPARA ( STUDI KASUS DI POLRES JEPARA )

Fayyed, Muhammad Fransisky Putra Al (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI BALAP LIAR DI KABUPATEN JEPARA ( STUDI KASUS DI POLRES JEPARA ). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900211_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900211_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)

Abstract

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu dilakukan antara lain dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkupnya masing-masing, serta berdasarkan sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Demi terlindunginya kepentingan manusia, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum bisa berlangsung secara normal, damai tetapi bisa terjadi juga yakni pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Seperti salah satu contoh pelanggaran hukum aksi balap liar. Pada umumnya balap liar merupakan kegiatan yang memacu kendaraan khususnya kendaraan roda dua di jalan raya tanpa ada perlengkapan keselamatan berkendara yang membahayakan pengemudi dan orang lain. Indonesia melalui Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diberikan larangan kegiatan balap liar yang bertuliskan “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”. Strategi pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar di kalangan remaja membutuhkan peran semua lapisan lingkungan. Tidak hanya peran atau tugas Polisi saja dalam menertibkannya. Tindakan tegas Polisi seperti langsung melakukan tilang masih belum tentu efektif untuk mengatasi aksi balapan liar. Semua lapisan lingkungan berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan balapan liar (baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat). Perlu langkah pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang dimulai dari peran orang tua dalam mengawasi (seperti memberikan perhatian lebih kepada anak-anak, melarang untuk pergi di malam hari, memantau kegiatan anak-anak) dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka terkait dampak yang ditimbulkan apabila terlibat dalam aksi balapan liar. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas utama Kepolisian adalah "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Kata Kunci : penegakan hukum, Undang Undang Lalu tentang Lintas dan Angkutan Jalan, peran dan tugas utama kepolisian.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Feb 2025 02:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37858

Actions (login required)

View Item