REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL BERBASIS NILAI KEADILAN

HASIBUAN, HASIBUAN (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100145_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100145_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Para Pekerja Migran Indonesia ilegal marak ditemukan di Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, wilayah tersebut kerap digunakan sebagai pintu keluar secara ilegal ke Negara Malaysia. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah harus berupaya meminimalisir maraknya sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal, dan melihat maraknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang berulang-ulang terjadi, tidak layak lagi jika dinyatakan sebagain korban TPPO, namun para PMI illegal ini seharusnya dapat dibebani sanski pidana. Menjadi perumusan masalahnya ialah mengapa penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal belum berbasis nilai keadilan?, dan bagaimana kelemahan regulasi penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang berbasis nilai keadilan? serta bagaimana merekontruksi regulasi penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang berbasis nilai keadilan? Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan makna yang tersembuyi dalam teks maupun fakta dalam realita masyarakat terkait penegakkan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal, oleh sebab itu cara kerja penelitian ini menggunakan paradigma inkuiri naturalistik (naturalistic inquiry). Hasil penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum TPPO terhadap PMI ilegal belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan kewenangan penegakkan hukum terhadap PMI illegal hanya dibebankan kepada Penyidik Migrasi, akibatnya para PMI illegal yang ditangkap oleh Penyidik Kepolisian banyak yang tidak terima untuk diproses hukum oleh Penydk Migrasi menjadi tidak memiliki kepastian hukum, dan mengakibatkan PMI illegal dilimpahkan ke BP3MI dan mendapatkan perlindungan hal tersebut menjadikan nilai keadilan tidak terwujud; kemudian Kelemahan regulasi penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang berbasis nilai keadilan, dikarenakan belum ada ketentuan pidana yang mengatur baik di dalam UUPMI dan UU-PTPPO, sehingga para PMI illegal tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana; serta Rekontruksi regulasi penegakan hukum TPPO terhadap PMI Ilegal yang berbasis nilai keadilan, perlu ditetapkan sanksi pidana bagi para PMI illegal diberikan sanksi denda. Maka Pemerintah perlu membuat MoU antar Lembaga Penegak Hukum berkaitan TPPO dan PMI, kemudian Pemerintah seharusnya menerbitkan aturan yang komperhensif berkenaan dengan TPPO terhadap PMI illegal bermanfaat dan berkeadilan. Kata Kunci: Rekontruksi, Perdagangan Orang, Pekerja Migran

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	07 Feb 2025 03:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37436

Actions (login required)

View Item