TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI GATE KEEPER DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN DI KOTA SEMARANG

Azzahra, Kurnia Rizky (2024) TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI GATE KEEPER DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200161_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200161_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (865kB)

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan kerah putih yang susah untuk di identifikasi. Notaris pada awalnya tidak termasuk sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, namun pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelaporan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyebutkan bahwa Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor yang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui aplikasi GOAML (government anti money laundry). Transaksi mencurigakan ialah transkasi yang tidak lazim dan keluar dari kebiasaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban dan Tanggung jawab Notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan. Sebagaimana penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yakni melihat hukum dengan artian nyata serta meneliti bagaimana hukum bekerja disuatu masyarakat atau kelompok tertentu. Permasalahan tersebut kemudian dideskripsikan dengan metode pendekatan kualitatif mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan, serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden, menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting didalam keberhasilan penulisan penelitian. Penulis menggunakan pengumpulan data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara tanya jawab secara langsung dengan narasumber, penulis juga menggunakan penggumpulan data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris dan PPAT memiliki kewajiban untuk menerapkan prinisp mengenali pengguna jasa (PMPJ). Notaris dan PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengindentifiaksi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris dan PPAT sebagai gate keeper bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur custumer due deligence dan bertanggung jawab mengenai pencatatan transaksi dan sistem informasi baik secara electronik maupun non electronik. Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) wajib di sampaikan kepada PPATK melalui aplikasi GOAML (government anti money laundry). Kata kunci : Tanggung Jawab, Notaris,PPAT. Pelaporan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2025 08:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37228

Actions (login required)

View Item