KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP ATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI BISNIS DI KOTA TEGAL

YANTI, FITRA GUSMA (2024) KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP ATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI BISNIS DI KOTA TEGAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200035_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200035_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan lintas negara yang mengancam stabilitas sistem keuangan global. Notaris, sebagai Pejabat Publik yang berwenang membuat akta autentik, memiliki peran strategis dalam membantu mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban kepatuhan notaris terhadap aturan tindak pidana pencucian uang dalam transaksi bisnis yang mencurigakan dan proses pelaporannya. Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dan spsesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Data primer diperoleh dari langsung ke lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia, majalah, surat kabar, artikel. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban kepatuhan notaris terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam transaksi bisnis di kota Tegal yang pertama bahwa notaris wajib melaporkan transaksi bisnis mencurikan karena dapat memudahkan PPATK mencegah dan memberantas pencucian uang dengan memanfaatkan beberapa peran Notaris sebagai Pejabat Publik dan Profesional yang saling terkait dalam menggali data Pengguna Jasa. Dan yang kedua proses pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris dengan beberapa langkah. Pertama, Notaris menetapkan petugas pelaporan yang bertanggung jawab untuk pemantauan dan identifikasi transaksi mencurigakan. Kedua, Notaris harus melakukan pendaftaran melalui aplikasi GoAML. Ketiga, Notaris wajib melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada PPATK. Kata kunci: Kepatuhan Notaris, Aturan Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Bisnis

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2025 06:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37104

Actions (login required)

View Item