IMPLIKASI YURIDIS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH TERHADAP TANAH AHLI WARIS

Bahri, Arief Syaeful (2024) IMPLIKASI YURIDIS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH TERHADAP TANAH AHLI WARIS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200014_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200014_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB)

Abstract

Banyak faktor yang dapat mendorong maraknya kasus mafia tanah yakni salah satunya terkait dengan lalainya masyarakat untuk menjaga kerahasiaan sertifikat tanahnya. Praktik mafia tanah yang melibatkan ahli waris dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi pemilik asli atau ahli waris yang seharusnya berhak atas tanah tersebut. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi dari praktik semacam ini juga bisa sangat merugikan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Implikasi yuridis bagi mafia tanah yang melakukan penguasaan hak atas tanah terhadap tanah ahli waris. 2) Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tanah warisnya beralih dengan rekayasa karena jual beli dengan mafia tanah. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: 1) Implikasi yuridis bagi mafia tanah yang melakukan penguasaan hak atas tanah terhadap tanah ahli waris, yaitu sangat serius dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Tindakan semacam itu sering kali melanggar hukum pertanahan dan dapat diklasifikasikan sebagai pencurian, yang dapat mengakibatkan tindakan pidana terhadap para pelakunya. Selain itu, dokumen atau perjanjian yang digunakan untuk mentransfer hak atas tanah secara tidak sah dapat dinyatakan batal oleh pengadilan, dengan demikian membatalkan klaim mafia tanah atas tanah tersebut. Ahli waris yang menjadi korban dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan pengembalian tanah dan kompensasi atas kerugian yang diderita. Di samping itu, pengadilan juga dapat menghukum pelaku dengan sanksi pidana, seperti hukuman penjara atau denda. Selain itu, pemerintah dapat memberlakukan sanksi administratif, seperti pencabutan izin bisnis atau denda administratif. Secara keseluruhan, tindakan mafia tanah semacam itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan finansial yang serius bagi para pelakunya. 2) Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tanah warisnya beralih dengan rekayasa karena jual beli dengan mafia tanah, yaitu dapat dilakukan melalui penyelesaian dengan badan peradilan (litigasi), sebagaimana ketentuan yang berlaku di Indonesia, dalam upaya menyelesaikan konflik dan sengketa pertanahan berdasarkan kekuasaan kehakiman menjadi tanggungjawa peradilan umum terkait konflik kepemilikan tanah. Selain itu Penyelesaian dapat dilakukan langsung oleh para pihak dengan musyawarah, Pancasila dan UUD 45 sebagai pedoman dan landasan kehidupan masyarakat Indonesia yang didalamnya memuat musyawarah untuk mufakat sebagai cara utama dalam menyelesaikan konflik dan sengketa. Biasanya musyawarah diselenggarakan diluar pengadilan dan tanpa didampingi oleh mediator Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Mafia Tanah, Ahli Waris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2025 07:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37096

Actions (login required)

View Item