PURNOMO, EDI (2024) TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK (Studi Pada Perkara : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:773/Pid.B/2021/PN.Smg). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
Magister Ilmu Hukum_20302200326_fullpdf.pdf Download (2MB) |
|
Text
Magister Ilmu Hukum_20302200326_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB) |
Abstract
Tesis ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui mengenai Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik (/PPAT Terhadap Akta Autentik ( Studi Pada Perkara : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 773/Pid.B/2021/PN.Smg), dalam hal ini tanggungjawab seorang Notaris/PPAT apabila akta dibatalkan karena kelalaiannya adalah membayar ganti rugi kepada para pihak baik itu ganti rugi yang nyata (materiil) maupun tidak nyata (immateril) serta karena dengan sengaja. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab notaris terhadap tindak pidana pemalsuan Akta Autentik ( Studi Pada Perkara : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 773/Pid.B/2021/PN.Smg) yang pokok perkaranya Notaris/PPAT Esnawan, S.H telah melakukan penyimpangan terhadap Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu atau membuat minuta akta dengan memalsukan tandantangan para pihak . Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 773/Pid.B/2021/PN.Smg). Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan Akta Otentik yang dengan tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu atau membuat minuta akta dengan memalsukan tandantangan penghadap, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2/2014 akan mengakibatkan Akta tersebut dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi Akta di bawah tangan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Tindak Pidana, Pemalsuan Akta Autentik
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
Date Deposited: | 21 Jan 2025 06:52 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37018 |
Actions (login required)
View Item |