FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN RESTITUSI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN

Cahya, Lela Tyas Eka Prihatining (2024) FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN RESTITUSI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200236_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200236_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban merupakan kewajiban fundamental yang harus dipenuhi oleh negara Indonesia. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Restitusi sebagai bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana, termasuk anak, diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Data menunjukkan rendahnya realisasi restitusi, seperti pada kasus tahun 2021 di mana hanya sebagian kecil dari total restitusi yang berhasil dibayarkan. Perlu ada formulasi hukum yang lebih jelas untuk memastikan pelaksanaan restitusi, terutama dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, agar keadilan dapat ditegakkan dengan lebih efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum saat ini; Untuk menjabarkan kelemahan dari penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum; Untuk menemukan formulasi penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum berbasis keadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian defkritif analitis. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah datar primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan teori hukum. Hasil penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum saat ini adalah penegakan hukum restitusi anak korban tindak pidana diatur dalam KUHAP, KUHP, dan undangundang terkait lainnya. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya daya paksa untuk mengeksekusi restitusi. Kasus Ropi bin Daryo, seorang anak 17 tahun terlibat tindak pidana kekerasan, menunjukkan tantangan ini. Ropi dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan dan diwajibkan membayar restitusi Rp 4.134.000,00 kepada korban. Kelemahan penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum adalah kelemahan hukum dan regulasi, kelemahan struktural, kelemahan administratif dan birokrasi, kelemahan sosial dan kultural, harus ada upaya perbaikan Formulasi penegakan hukum terhadap eksekusi putusan restitusi anak berhadapan dengan hukum. Restitusi adalah kompensasi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan untuk kerugian yang diderita korban, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan melalui penyidik, penuntut umum, atau LPSK. Kasus Ropi bin Daryo menunjukkan tantangan dalam sistem restitusi di Indonesia, seperti keterlambatan dan ketidakpastian pelaksanaan. Reformasi diperlukan untuk meningkatkan keefektifan sistem restitusi, termasuk pengaturan yang lebih tegas, peran lebih besar bagi LPSK dan penegak hukum, serta mekanisme restitusi yang lebih cepat. Pelatihan, sosialisasi, dan evaluasi rutin juga penting untuk memastikan restitusi terlaksana dengan baik. . Kata Kunci : Anak, Eksekusi, Formulasi, Restitus.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	20 Jan 2025 03:48
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36889

Actions (login required)

View Item