POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA

ALKAUTSAR, BEAMEZAR DAFFA (2024) POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200181_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200181_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB)

Abstract

Sistem proporsional terbuka murni kemudian diterapkan pada pemilu tahun 2014 yang mengatur bahwa suara terbanyak akan menjadi syarat dan ketentuan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk terpilih. Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis politik hukum penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem proporsional di Indonesia, problematik dan solusi penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem proporsional di Indonesia. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif lebih menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang mencakup penelitian terhadap asasasas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap singkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori sistem hukum. Hasil penelitian menujukkan bahwa politik hukum penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem proporsional di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak pernah mengatur jenis sistem pemilu legislatif (pileg). Problematik penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem proporsional di Indonesia, desain penyelenggaraan sistem pemilihan umum terbuka ternyata dekat dengan praktik money politic dan identity politics. Solusi penyelenggaraan pemilihan umum yang ideal di Indonesia ysitu dengan menerapkan sistem proporsional campuran yang menekankan gabungan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Kata Kunci : Pemilu; Politik Hukum; Proporsional Terbuka.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	20 Jan 2025 02:16
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36876

Actions (login required)

View Item