PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang)

Muzakki, Azfa Fikri (2024) PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200007_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200007_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)

Abstract

Latar bekang dalam tesis ini dbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi Negara untuk menjamin warga Negara, khususunya bagi sebagian orang atau kelompok masyarakat miskin agar dapat mendapatkan akses keadilan.Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perspektif hukum Islam di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang dan apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, disebut pula penelitian yuridis sosiologis, jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat Hasil penelitian dan pembahasan yang pertama, bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangatlah wajib diberikan karena menyangkut hak konstitusional setiap warga negara. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan yang diterapkan pula oleh Kantor Hukum Peradi Malang Pelaksanaan bantuan hukum dalam Islam tentu saja disandarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang Islam yang bersumber pada al- Quran dan sunnah, maka bantuan hukum dan kepengacaraaan dalam proses penegakan hukum Isalm hendaknya ditujukan untuk keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri.Yang kedua, Implementasi Bantuan Hukum pada masyarakat miskin sampai sejauh ini belum cukup optimal. Pelaksanaan bantuan hukum melalui program bantuan hukum pemerintah masih memiliki keterbatasan sehingga belum dapat menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu masyarakat miskin. Kata Kunci : Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Hukum Islam.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	16 Dec 2024 07:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36790

Actions (login required)

View Item