KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Purba, Ronaldo (2024) KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100421_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100421_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Begitu banyaknya pelaku terorisme yang telah dikenai sanksi pidana penjara, ternyata tidak menyurutkan para pelaku untuk terus berbuat teror sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah dilakukan pemidanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan mengetahui kelemahan proses pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan. Hasil penelitian ini adalah (1) Tindak pidana terorisme di Indonesia memiliki sejumlah karakteristik khusus dalam perspektif hukum di Indonesia. Salah satu karakteristik utamanya adalah adanya regulasi khusus yang mengatur tindak pidana ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang terorisme, Undang-undang terorisme menetapkan sanksi berat bagi pelaku terorisme, termasuk pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, Pengaturan tindak pidana terorisme mencakup 2 (dua) aspek, yaitu pencegahan (anti) dan pemberantasan (kontra). Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi mencakup seluruh aspek masyarakat. Sedangkan regulasi penanggulangan terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap, dan menangani kasus tindak teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan yang termasuk dalam tindak terror prosedur penanganan, dari penyidikan hingga ke pengadilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelakunya. (2) Hambatan proses penegakan hukum tindak pidana terorisme yaitu sikap over responsive yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga berpengaruh negatif terhadap perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak tersangka terorisme tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat umumnya timbul karena legitimasinya cukup tinggi dari masyarakat dan pemerintah disisi lain mengapresiasi positif tindakan tersebut. Salah satu wujud sikap over responsive tercermin dari masih banyaknya terjadi praktek penyiksaan yang dialami oleh terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, untuk mengatasi masalah penyiksaan terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, langkahlangkah strategis yang perlu diambil harus berfokus pada penguatan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengawasan internal dan eksternal. Kata Kunci: Karakteristik; Tindak Pidana; Terorisme.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	16 Dec 2024 03:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36771

Actions (login required)

View Item