TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK

Arif, Mukamad (2024) TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100386_fullpdf.pdf Download (822kB)
	Text Ilmu Hukum_30302100386_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)

Abstract

Dengan adanya transformasi digital dalam Kementerian ATR/BPN maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik. Melalui peraturan tersebut maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara analog dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik dari segi pembuktian Sertipikat Tanah Elektronik tidak menjadi masalah karena Sertipikat tanah elektronik, sebagai bukti kepemilikan elektronik yang diakui oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya yang diatur dalam Pasal 6. Dari segi validitas tidak ada persoalan apalagi juga sudah dikuatkan dalam Pasal 5 Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2021. Konsep perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah tidak dapat dilepaskan dari pembahasan asas-asas hukum fundamental, termasuk terciptanya ketertiban, keteraturan, perdamaian, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menyongsong program sertipikat tanah elektronik adalah belum adanya basis data yang valid mengenai peta bidang tanah di seluruh Indonesia sehingga akan sulit untuk dapat mewujudkan sertipikat elektronik, data kependudukan di Indonesia belum tertib dan masih banyak data yang tidak terupdate sehingga tidak menjamin validitas data pertanahan, belum tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perundangan dan peraturan untuk mendukung sertipikat tanah elektronik, belum optimalnya upaya sosialisasi sertipikat elektronik kepada berbagai pihak, dan masih belum merata dan memadainya sarana dan prasarana digital di seluruh pelosok Indonesia sehingga menjadi sulit untuk diaplikasikan. Kata Kunci: Elektronik; Sertipikat; Tanah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	16 Dec 2024 03:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36737

Actions (login required)

View Item