PERTANGGUNGJAWABAN PADA TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI FILM CERITA PADA APLIKASI TELEGRAM SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA

Adama, Putra Muhammad Dwiki (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PADA TINDAKAN PEMBAJAKAN KARYA SINEMATOGRAFI FILM CERITA PADA APLIKASI TELEGRAM SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
Ilmu Hukum_30302100261_fullpdf.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Ilmu Hukum_30302100261_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (150kB)

Abstract

Pada masa sekarang, revolusi Industri 5.0 menjadi era baru dalam suatu teknologi digital. Dalam era menggabungkan suatu produksi dan teknologi internet. Perkembangan teknologi yang pesat ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga terdapat dampak negatif terutama dalam bidang karya sinematografi. Dampak negatif ini berupa beredarnya film bajakan di Indonesia yang telah memnyebabkan pelanggaran privacy, unfaircompetition, intellectual property (khususnya copyright). Yang mana hal ini tentu merampas Hak Ekonomi dan Hak Moral dari pemilik Hak Cipta film atau kreator. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa dalam tindak pembajakan karya sinematografi film cerita di aplikasi telegram. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan yuridis-normatif, spesifikasi data yang bersifat deskriptif-analisis. Dengan menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data sekunder yang didukung dengan bahan hukum primer seperti Undang-undang yang berlaku dan kamus-kamus hukum beserta situs internet, serta analisis data deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan Pertanggungjawaban Pada Tindakan Pembajakan Karya Sinematografi Film Cerita Pada Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta adalah memberikan Hak Eksklusif atas suatu ciptaan nya yaitu berupa Hak Ekonomi dan Hak Moral, berkaitan dengan kegiatan pembajakan pada aplikasi Telegram jelas sudah melanggar Hak Eksklusif. Terdapat bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku pembajakan berupa ganti rugi dan sanksi pidana dengan beberapa dasar hukum yang dapat diterapkan pada hukum positif di Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), Undangundang ITE, dan KUH Perdata. Upaya tersebut melalui pengajuan gugatan pada Pengadilan Niaga maupun tuntutan pada Pengadilan Negeri atau Umum dengan menggunakan Perbuatan Melawan Hukum. Upaya perlindungan Hukum menggunakan preventif dan represif. Upaya Represif yang pemerintah lakukan agar suatu karya cipta mendapat perlindungan adalah dengan dilakukannya penyelesaian sengketa hal ini tertulis dalam UUHC pada BAB XIV Pasal 95 hingga Pasal 99 UUHC, Bagian Kedua Tata Cara Gugatan pada Pasal 100 hingga 101 UUHC, Bagian Ketiga Upaya Hukum pada Pasal 102 hingga 105. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya kepeda Kementrian Hukum dan HAM hal tersebut agar suatu karya yang sudah dihasilkan mendapatkan perlindungan hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum, Pembajakan, Sinematografi dan Film, Telegram

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 25 Nov 2024 03:52
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36475

Actions (login required)

View Item View Item