PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMILU PELIBATAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PROSES KAMPANYE POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.)

Ali, Muhammad Khaidar (2024) PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMILU PELIBATAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PROSES KAMPANYE POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000213_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000213_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB)

Abstract

Penelitian ini berfokus pada fenomena pelibatan anak di bawah umur dalam kampanye politik, meskipun objek kampanye politik seharusnya adalah pemilih yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan anak dalam kegiatan kampanye politik masih sering terjadi dengan berbagai cara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pemilu terkait pelibatan anak di bawah umur pada proses kampanye dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan untuk memahami penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan anak dalam kampanye politik dapat dianggap sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu. Subjek yang dilarang adalah Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang bertanggung jawab atas berjalannya pemilihan umum. Pasal 76 H UU Perlindungan Anak memperluas subjek yang dapat dikenakan sanksi menjadi setiap orang yang menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik. Pelaku yang terbukti dapat dikenakan hukuman sesuai Pasal 493 UU Pemilu, yang mencakup kurungan hingga satu tahun dan denda hingga Rp. 12.000.000,00, dan Pasal 87 UU Perlindungan Anak, yang mengatur pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp. 100.000.000,00. Dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk pertimbangan filosofis dan sosiologis, yang digunakan sebagai faktor meringankan atau memberatkan. Pertimbangan yuridis melibatkan interpretasi undang-undang yang relevan, sementara pertimbangan non-yuridis mencakup nilai-nilai etika, moralitas, dan dampak sosial dari tindakan tersebut. Hakim berupaya membuat keputusan yang adil dan menjaga kepentingan publik serta hak-hak individu, termasuk hak anak. Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu; Anak di Bawah Umur; Kampanye Politik; Pertanggungjawaban Pidana; Pertimbangan Hakim.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Nov 2024 01:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36137

Actions (login required)

View Item