PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN NOMOR 148/PDT.P/2019/PA.BLA.)

Putra, Muhammad Aqshal Alfi Alfa’ida (2024) PROBLEMA HUKUM WEWENANG HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PERKAWINAN USIA DINI DITINJAU DARI UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI KASUS PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN NOMOR 148/PDT.P/2019/PA.BLA.). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301800220_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301800220_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)

Abstract

Problema Hukum Wewenang Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Usia Dini Ditinjau Dari UU RI Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/PDT.P/2019/PA.BLA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan permohonan perkawinan pada usia dini, serta mengetahui dalam memahami kendala dan solusi hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini (Studi Kasus Penetapan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019.Bla). Populasi penelitian adalah calon pengantin yang terdaftar pada Pengadilan Agama Blora di tahun 2020-2023. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris untuk terjun langsung ke objeknya sehingga dapat mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang dari penerapan dari peraturan perundang-undangan. Proses pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, sehingga analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu perolehan data memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif, analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa pelakasanaan permohonan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Permohonan Perkawinan Nomor 148/Pdt.P/2019/PA.Bla) harus melalui beberapa proses tahapan yang pertama pembuatan dan pendaftaran surat permohonan, lalu pembayaran biaya perkara, kemudian penetapan nomor perkara, dan yang terakhir penetapan hari sidang beberapa tahapan jika salah satu pihak belum memiliki cukup umur sehingga orang tua harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dengan melalui beberapa proses tahapan yang pertama pembuatan dan pendaftaran surat permohonan, lalu pembayaran biaya perkara, kemudian penetapan nomor perkara, dan yang terakhir penetapan hari sidang. Dalam persidangan, hakim memberikan nasihat, memeriksa bukti, dan memutuskan permohonan. Jika syarat sudah terpenuhi dan kedua belah pihak siap untuk bertanggung jawab hakim akan mengabulkan permohonan tersebut tetapi dalam permohonan tersebut adapun kendala bagi hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan seperti kurangnya surat rekomendasi dari dinas kesehatan dan ketiadaan tes psikolog yang berguna untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon pengantin serta untuk menilai kematangan emosional dan kesiapan psikolgis internal calon pengantin. Harus ada solusi yang dilakukan dengan penguatan peran dinas kesehatan untuk meningkatkan proses pemberian surat rekomendasi dan harusnya pemerintah menyediakan tes psikolog agar membantu dalam menilai kesiapan internal mental pengantin. Kata kunci: Permohonan Perkawinan, Kendala, Solusi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Nov 2024 07:06
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36098

Actions (login required)

View Item