PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK DALAM PEMALSUAN DOKUMEN PENCATATAN TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb)

SAPUTRA, WAHYU EKA (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK DALAM PEMALSUAN DOKUMEN PENCATATAN TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200331_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200331_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB)

Abstract

Perbuatan pemalsuan dokumen nasabah oleh pihak pegawai bank sangat dilarang oleh undang-undang karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana di dalam Perbankan. Akibat dari perbuatan pidana ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank, Bank akan mengalami kerugian yang cukup besar serta dapat merusak Citra Perbankan Tujuan Penelitian ini adalah Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan; Mengkaji dan menganalisis Faktorfaktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan; Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan. Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 433/Pid.Sus/2023/PNBlb berupa pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan yang dilakukan oleh terdakwa C. K, pada fakta di persidangan telah diakui oleh Terdakwa bahwa benar dirinya melakukan pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, yang pertama faktor internal meliputi etika dan moral profesional perbankan yang kurang baik, gaya hidup yang berlebihan, faktor memanfaatkan kedudukan (kekuasaan), faktor menguasai teknologi, dan ajaran agama yang kurang diterapkan. Faktor eksternal meliputi lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang ada pada perbankan, adanya kesempatan (opportunity) serta faktor organisasi. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung dalam perbuatan pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 433/Pid.Sus/2023/PN Blb telah terbukti melanggar Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan pidana penjara selama penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000. Di mana penjatuhan pidana tersebut seharusnya juga mempertimbangkan kerugian materil dan imateril yang timbul dari perbuatan terdakwa. Faktor paling dominan yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh C.K adalah adanya gaya hidup yang berlebihan, banyak hutang yang akhirnya gaji yang didapatkan tidak dapat menutupi kebutuhan. Hal ini disebabkan karena kultur (budaya hukum) di C.K dan keluarga lemah. Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pemalsuan Dokumen; Pemalsuan Transaksi Bank.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	22 Oct 2024 01:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35550

Actions (login required)

View Item