KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

ANTHONI, MUHAMMAD PRASETIO (2024) KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200259_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200259_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB)

Abstract

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Teknologi dikenal berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global terutama pada bidang cyberporn. Pokok permasalahan adalah Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan cyberporn, Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Sedangkan Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan cyberporn dan Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Beberapa kebijakan hukum pidana yang saat ini berlaku sebagai upaya penanggulangan cyberporn, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undangundang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut penulis, kebijakan ini tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya Adanya RUU PTI yang sampai dengan sekarang belum disahkan menjadi Undang-undang ini, dapat dinilai bahwa regulasi penanggulangan cybercrime di Indonesia masih sangat lambat. Penulis berharap adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana, menunjukkan perlunya sarana non penal dalam penanggulangan cyberporn, yaitu melalui pendekatan teknologi (techno prevention), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah Kata Kunci : Kebijakan, Formulasi, Cyberporn

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Oct 2024 03:06
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35484

Actions (login required)

View Item