PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. Btg)

KASIR, KASIR (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN. Btg). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200234_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200234_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (75kB)

Abstract

Tindak Pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa yuridis Hakim dalam penegakan hukum perikanan dalam putusan Nomor Nomor 185/Pid.Sus/2020/Pn. Btg, untuk mengetahui hambatan dan solusi yuridis penegakan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana perikanan, dan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perikanan yang berlaku di Indonesia berbasis keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara bersama Hakim Pengadilan Negeri Batang, kemudian data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Putusan pengadilan nomor:185/Pid.Sus/2020/PN Btg terdakwa inisial DBK dinyatakan secara sah meyakinkan dan bersalah telah melanggar pasal Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai dakwaan ke satu dan di jatuhi hukuman 25 hari kurungan serta denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), namun Hakim menilai bahwa terdakwa tidak di tahan karena tidak cukup alasan untuk di tahan. Kemudian karena hukuman pidana yang dijatuhkan kurang dari masa penangkapan dan penahanan maka majelis hakim memerintahkan untuk membebaskan terdakwa dan barang bukti terdakwa dikembalikan dikarenakan dibutuhkan untuk mencari nafkah. Penghambat dalam penegakan tindak pidana perikanan adalah dalam proses penyidikan. Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam penegakan tindak pidana perikanan melalui upaya atau tindakan pereemptive, preventif, dan represif. Pada dasarnya mekanisme penagakan hukum dalam kasus tindak pidana perikanan saat ini belum mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan nilai kerugian yang sangat besar yang selama ini tidak mampu digantikan melalui setiap penegakan hukum yang ada. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perikanan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Oct 2024 01:55
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35472

Actions (login required)

View Item