PELAKSANAAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

SETYONO, DWI RINTO YULIAS (2024) PELAKSANAAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200206_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200206_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)

Abstract

Dewasa ini, dengan melihat ketepatan dan keefektifan dari pemanfaatan teknologi berbasis digital di berbagai sektor maka dalam sektor pertanahan lahirlah kebijakan baru di tahun 2021 ini yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mendeskripsikan urgensi penerapan sertipikat tanah secara elektronik pada badan pertanahan nasional di Kabupaten Bekasi. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan dalam implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan seharusnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik ini dapat berlaku secara efektif dan efisien pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum dan teori sistem hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa urgensi penerapan sertipikat tanah secara elektronik pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi dapat dilaksanakan mengingat penerapan Sertifikat tanah secara elektronik untuk membuat praktis, hemat biaya, efisiensi waktu, baik bagi Petugas Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten maupun masyarakat serta dalam penerapan Sertifikat tanah secara elektronik ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah terkait bidang pertanahan seperti Sertifikat ganda maupun untuk mengurangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kelemahan dalam implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi ialah kurangnya sarana yang ada, ketidakhadiran petunjuk teknis bagi petugas BPN, dan tidak terpenuhinya kualitas sumber daya petugas BPN. Seharusnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik ini dapat berlaku secara efektif dan efisien pada Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi, diperlukan peningkatan keamanan dalam sistem elektronik milik pemerintahan, sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat dan praktisi hukum, serta diperlukan petunjuk teknis bagi petugas ATR/BPN agar dalam melaksanakan tugasnya lebih terstruktur dan terarah Kata kunci : Pelaksanaan, Sertipikat, Hak Atas Tanah, Elektronik.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 Oct 2024 01:09
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35450

Actions (login required)

View Item