PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Pkl)

YUNANTO, BRAMASTYA NARAMITRA TRI (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Pkl). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200183_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200183_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (43kB)

Abstract

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan bangsa dan bangsa-bangsa di dunia yang selalu dibicarakan Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkotika hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan secara fisik, kesehatan mental, emosi dan sikap dalam masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam masyarakat dan bangsa sehingga menjadi suatu kejahatan yang terorganisir dalam ringkup nasional maupun bagi dunia inernasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta untuk menganalisis yuridis hakim dalam putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/Pn.Pkl. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam konteks Undang-Undang Narkotika, terdapat empat jenis kejahatan yang diatur, yaitu hukuman mati, penjara, denda, dan eksekusi. Undang-undang narkotika menerapkan sanksi berupa pidana dan denda pada setiap orang yang memproduksi narkotika, mengedarkan narkotika, menyimpan narkotika, dan memakai narkotika secara ilegal. Contoh sanksi bagi pelaku kejahatan narkotika terdapat dalam UU Narkotika terdapat dalam Pasal 111, 112, 113, dan 127. Kemudian dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 72/PID.SUS/2023/PN.PKL ialah pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu berdasarkan surat dakwaan JPU, tuntutan JPU dan alat bukti (keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa), serta hal-hal yang dapat memeperberat dan memperingan hukuman Terdakwa, serta menilai unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	15 Oct 2024 07:37
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35418

Actions (login required)

View Item