KEPASTIAN HUKUM PRA PERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PONOROGO (Studi Putusan Pra Peradilan Nomor : 01/Pid.Pra/2022/PN.Png)

UTOMO, BAGAS PRASETYO (2024) KEPASTIAN HUKUM PRA PERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PONOROGO (Studi Putusan Pra Peradilan Nomor : 01/Pid.Pra/2022/PN.Png). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200177_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200177_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB)

Abstract

Permasalahan mengenai konstruksi hukum sah atau tidaknya proses penyidikan dalam pra peradilan atas penetapan tersangka tindak pidana korupsi perspektif kepastian hukum di Pengadilan Negeri Ponorogo, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi atas putusan pra peradilan di Pengadilan Negeri Ponorogo. Metode pendekatan yang digunakan dengan yuridis sosiologis mengindentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang ril dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata dengan menggunakan teori keadilan hukum dan teori bekerjanya hukum. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : (1) Konstruksi hukum sah atau tidaknya proses penyidikan dalam pra peradilan atas penetapan tersangka tindak pidana korupsi perspektif kepastian hukum di Pengadilan Negeri Ponorogo yang menyatakan Hakim pra peradilan berkesimpulan permohonan yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi atas putusan pra peradilan di Pengadilan Negeri Ponorogo mengenai pemeriksaan terhadap pra peradilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atas penetapan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan pemohon sudah tepat dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan sesuai KUHAP, maka pertimbangan hakim untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penyelidikan tidak dapat dibenarkan. Kata Kunci : Konstruksi Hukum, Pra Peradilan, Penetapan Tersangka

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	15 Oct 2024 03:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35409

Actions (login required)

View Item