REKONSTRUKSI REGULASI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN

MAIMORY, AMINOEL AKBAR NOVI (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100192_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100192_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak belum berkeadilan, menganalisis dan menemukan kelemahan- kelemahan regulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak saat ini, serta menemukan rekonstruksi regulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak berbasis nilai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio-legal research dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan hukum negara lain (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak yang dilaksanakan selama ini belum berkeadilan, karena masih mengenakan sanksi penjara dengan menganggap anak sebagai pelaku bukan sebagai korban. Semestinya sebagaimaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 1 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (2), Pasal 50 Ayat (1), dan Pasal 53 Ayat (1) dan (2), hakim memiliki kewenangan dan kekuasaan yang luas dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan memutus sanksi rehabilitasi. Sementara itu UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tentang KUHP telah merevisi Pasal 54 dan 127 Undang-Undang Narkotika, dua pasal yang menjadi tulang punggung pemberian rehabilitasi baik dalam bentuk diskresi ketika tahap penyidikan ataupun penetapan putusan hakim di pengadilan. Selain itu, terkaitdengan regulasi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika yang masih memungkinkan penerapan sanksi pidanabagi anak penyalah guna narkotika. Selanjutnya belum adanya harmonisasi hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak danUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kelemahan-kelemahan regulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak selama ini ditemukan beberapa faktor, diantaranya : a) kelemahan substansi hukum; b) kelemahan budaya hukum; dan c) kelemahan struktur hukum. Rekonstruksi regulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak berbasis nilai berkeadilan perlu dilakukan rekonstruksi aspek substansi, budaya, dan struktur hukum dari proses yustisial menuju proses non-yustisial dengan menempatkan anak sebagai korban yang wajib dilindungi hakhaknya, sehingga hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan rehablitasi agar di kemudian hari anak bisa menjadi manusia yang berguna. KataKunci:Rekonstruksi,Regulasi, Pertimbangan Hakim,Pidana Narkotika Anak, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Aug 2024 02:21
Last Modified:	07 Aug 2024 02:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35219

Actions (login required)

View Item