REKONSTRUKSI HUKUM SYARAT CAKAP DALAM JUAL BELI PRODUK BARANG DAN JASA MELALUI E-COMMERCE BERBASIS NILAI KEADILAN

HANDAYANI, TUTI (2024) REKONSTRUKSI HUKUM SYARAT CAKAP DALAM JUAL BELI PRODUK BARANG DAN JASA MELALUI E-COMMERCE BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100128_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100128_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perdagangan produk barang dan jasa melalui Internet membutuhkan keadilan, kepastian dan perlindungan hukum bagi pengusaha dan konsumennya dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Hal tersebut dirasakan penting mengingat fenomena permasalahan hukum yang baru bagi pengusaha atau konsumen dalam transaksi perdagangan di Indonesia, di mana para pengusaha sering menerima order produk barang atau jasa bukan dari konsumen yang cakap dari sisi usia sebagaimana peraturan perundang-undangan dan konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak- hak konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, karena hal tersebut tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh suatu sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif. Keberadaan UU ITE dan PP PMSE perlu ditinjau kembali sebab karakteristik e-commerce memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Oleh karena itu, dalam disertasi ini difokuskan pada penelitian yang bertujuan untuk 1.Mengkaji dan menganalisis hukum syarat cakap dalam jual beli melalui e-commerce yang belum memenuhi nilai keadilan, 2. Menganalisis kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan syarat cakap dalam jual beli barang dan jasa melalui e-commerce, 3. Merekonstruksi hukum syarat cakap dalam jual beli produk barang dan jasa melalui e-commerce dengan kebijakan pemerintah berbasis nilai keadilan. Teori yang digunakan Grand theory Keadilan dan Islam, Middle theory Sistem Hukum dan Apllaid Theory Hukum Progesif dan Teori Perlindungan Hukum. Pada penelitian disertasi ini dalam mengurai data dan analisisnya mengunakan metode penelitian dengan paradigma konstruktivisme (legal constructivisme) dengan jenis penelitian yuridis-normatif studi literature/ pustaka melalui pendekatan filsafat (philosophical approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan hukum (legal comparative approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sehingga data primernya berupa literature, dokumen dan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan penelitian kemudian dilakukan verifikasi data agar data yang ada betul-betul merupakan data yang objektif dan kompatibel dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan langkah analisis dengan memakai metode kualitatif yakni dengan mendeskripsikan realitas data/ objek penelitian dihubungkan dengan bahan hukum dan teori yang dipakai untuk mendapatkan hasil analisis yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti; dalam disertasi ini memaparkan temuan berdasarkan rumusan masalah yag disajikan diantaranya; 1. Perlindungan hukum terkait syarat cakap dalam transaksi e-commerce melalui kebijakan pemerintah belum menjamin kepastian hukum dan keadilan, disebabkan kebijakan pemerintah melalui Peraturan perundang-undangan yang ada belum secara spesifik mengatur mengenai cakap dalam transaksi elektronik / e-commerce. 2. Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan syarat cakap t r a n s a k s i e-commerce saat ini, dapat diminimalisasi melalui kebijakan pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia, faktor kebijakan, faktor penegak hukum, faktor budaya, dan faktor pendidikan. Kelemahan pada peraturan perundang-undangan terbatas pada syarat cakap dengan usia 19 dan 21 tahun dan/atau sudah menikah, dan/atau tidak dalam pengampuan. UU ITE dan PP PMSE hanya mengatur terkait cakap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal realita di Indonesia, banyak transaksi jual beli produk barang dan jasa yang dilakukan anak dibawah umur atau tidak masuk dalam kategori cakap berdasar peraturan perundang-undangan saat ini 3. Rekonstruksi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam kepastian hukum agar konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan jasa melalui ecommerce dengan berbasis nilai keadilan. Key Word: Rekonstruksi Hukum, Jual Beli E-commerce, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	05 Aug 2024 03:16
Last Modified:	05 Aug 2024 03:16
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35203

Actions (login required)

View Item