REKONSTRUKSI FUNGSI PENGAWASAN DPRD SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN

IRWANSYAH, IRWANSYAH (2024) REKONSTRUKSI FUNGSI PENGAWASAN DPRD SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100004_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100004_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan pada tahun 1999-2002 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan tersebut berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan secara jelas tentang pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis normative (legal reseach). Data primer digunakan untuk memecahkan permasalahan melalui metode deskriptif kualitatif, kemudian disusun secara komprehensif untuk dipaparkan secara deskriptif. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan sebagai perwakilan rakyat, (2) untuk mendapatkan gambaran komprehensif terkait kelemahan-kelemahan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan (3) untuk menyajikan dan menemukan pola rekonstruksi fungsi pengawasan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan perwakilan rakyat ditinjau dari aspek keadilan. Hasil penelitian menunjukkan (1) regulasi yang mengantur tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah pada Pasal 100 dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum mencerminkan nilai keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga terjadi ketidakseimbangan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pembentukan peraturan daerah dengan fungsi pengawasan, (2) lemahnya syarat dan mekanisme rekruitmen anggota DPRD yang berdampak pada kapasitas dan kemauan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan belum adanya regulasi yang mengatur secara tegas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD secara keseluruhan, (3) merekonstuksi regulasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta hubungan hukum antara DPRD dengan lembaga pengawasan lain. Kata kunci: Rekonstruksi, DPRD, Pemerintahan Daerah, Pengawasan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	05 Aug 2024 04:11
Last Modified:	05 Aug 2024 04:11
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35193

Actions (login required)

View Item