Roikhah, Zahroh Dzakiyyur (2024) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Desa Klunjukan Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
Ilmu Hukum_30302000398_fullpdf.pdf Download (2MB) | Preview |
|
![]() |
Text
Ilmu Hukum_30302000398_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) |
Abstract
Pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Akan tetapi, banyak masyarakat Desa Klunjukan yang belum mendaftarkan tanahnya dengan alasan pendaftaran tanah mengeluarkan biaya mahal. Oleh sebab itu, Desa Klunjukan ditetapkan sebagai lokasi untuk diselenggarakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena proses yang cepat dan biaya terjangkau. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi, proses, dan kendala pada pelaksanaan PTSL di Desa Klunjukan. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Sumber data primer diambil melalui wawancara penulis dengan BPN sebagai penyelenggara PTSL dan pemerintah desa sebagai panitia pelaksana PTSL. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku, jurnal, undangundang, dan lain-lain yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi pelaksanaan PTSL di Desa Klunjukan memang dibutuhkan karena menurut data di lapangan banyak objek bidang tanah yang belum terdaftar. Hal tersebut merupakan keadaan yang dianggap penting sehingga memerlukan perhatian segera. Dampaknya yaitu telah meningkatkan jumlah objek tanah yang telah terdaftar. Proses pelaksanaan PTSL di Desa Klunjukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun demikian, selama pelaksanaan PTSL terdapat kendala yaitu masih ada beberapa tanah yang bersengketa, batas tanah yang tidak sesuai, ahli waris berada di luar daerah pelaksanaan PTSL, tanah tak bertuan serta biaya tambahan diluar biaya yang telah ditetapkan BPN. Oleh karena itu, sangat diperlukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah desa, panitia penyelenggara, maupun sesama warga desa agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, PTSL, Proses Pelaksanaan PTSL
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 17 May 2024 09:46 |
Last Modified: | 17 May 2024 09:46 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33813 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |