Rosid, Muhamad Abdul (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM SENGKETA BATAS TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
Ilmu Hukum_30302000188_fullpdf.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
Ilmu Hukum_30302000188_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) |
Abstract
Sengketa batas tanah, sebagai konflik yang muncul antara dua pihak atau lebih terkait batas tanah, dapat dipicu oleh berbagai faktor. Masalah ini merupakan situasi yang signifikan dan dapat berdampak serius dengan potensi menimbulkan kerugian yang luas bagi berbagai pihak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam sengketa batas tanah serta mengetahui hambatan dan solusi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam kasus sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris atau sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara atau pengumpulan informasi secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam sengketa batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yaitu dengan cara mengunakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan atau yang disebut dengan cara mediasi. Untuk melakukan mediasi ada beberapa tahapan antara lain yaitu pengaduan, analisis masalah, mengundang para pihak, proses mediasi dan negosiasi akhir. Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut yaitu kurangnya bukti yang kuat bagi pihak yang merasa dirugikan dan tidak hadirnya para pihak dalam mediasi. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sengketa batas tersebut yaitu dengan melakukan pendaftaran tanah terkait dengan lahan tanah yang belum di sertipikatkan, sedangkan terkait ketidakhadiran pihak-pihak untuk mediasi, jika terbukti sulit dilaksanakan karena keterlibatan yang rendah dari pihak-pihak yang bersengketa, maka dapat mencari penyelesaian alternatif seperti mengajukan gugatan ke pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sengketa Batas, Kantor Pertanahan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 15 May 2024 07:07 |
Last Modified: | 15 May 2024 07:07 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33720 |
Actions (login required)
View Item |