INDRATI, DEWANTI NUR (2023) ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN REGULASI DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) |
![]() |
Text
20302100148_fullpdf.pdf Download (1MB) |
Abstract
Regulasi terkait Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak, maka hakim dalam memutus perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) Kebijakan regulasi dalam hukum pidana terhadap anak sebagai penyalahguna Narkotika, (2) Pertimbangan hakim dalam putusan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:(1) Tindak Pidana Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam Undang-Undang tersebut juga diatur Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak, maka tidak boleh mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena anak dapat diterapkan sanksi pidana maupun tindakan yang terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan prinsip double track system. (2) Perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Slw, pertimbangan hakim dalam memutus harus berpegang teguh dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan ujung tombak hakim baik dalam pemeriksaan berkas perkara, persidangan, pemeriksaan dalam acara persidangan, dan membuat putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, serta hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, rekomendasi BAPAS, pembelaan Penasihat hukum dan juga pendapat orang tua mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dilihat dari perbuatan Anak tersebut. Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Narkotika.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 19 Jan 2024 07:07 |
Last Modified: | 19 Jan 2024 07:07 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33266 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |