PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

MAULANI, AZMI (2023) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000071_fullpdf.pdf Download (2MB) | Preview
	Text Ilmu Hukum_30302000071_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)

Abstract

Negara mengatur mengenai pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 guna menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi pemiliknya. Namun dalam pelaksanaannya, tidak surut terjadinya sengketasengketa mengenai tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak atas tanah, dan mengetahui perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah terhadap pemblokiran sertifikat oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen. Sedangkan empiris adalah suatu ilmu yang menggunakan observasi dan eksperimen dalam hal pembuktian kebenarannya. Hasil penelitian yang didapati yaitu oelaksanaan pemblokiran sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal sesuai dengan Permen ATR/Ka. BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencatatan Blokir dan Sita yaitu yaitu melalui loket untuk pemeriksaan kelengkapan persyaratan. Apabila hasil dari peninjauan diterima, maka Kantor Pertanahan melakukan pencatatan blokir. Hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal adalah pemilik belum tentu sama dengan Buku Tanah yang ada di Kantor Pertanahan, anggapan proses yang berbelit-belit dan biaya yang mahal. Solusinya yaitu penyuluhan hukum pertanahan tentang pentingnya pengecekan Sertifikat, biaya yang murah, dan jangka waktu singkat. Perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah terhadap pemblokiran oleh Kantor Pertanhaan Kabupaten Kendal yaitu pemilik sertifikat tetap memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut sepanjang dapat dibuktikan dengan sertifikat asli yang dilakukan pencatatan pemblokiran. Kata Kunci: perlindungan hukum; pemblokiran sertifikat; BPN

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 Jan 2024 06:45
Last Modified:	16 Jan 2024 06:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33068

Actions (login required)

View Item