KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT NOTARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

RAHMAWATI, JANUAR (2023) KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT NOTARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100182_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100182_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)

Abstract

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolongmenolong. Namun di masa sekarang ini di Indonesia sudah banyak yang melakukan pernikahan dengan warga negara asing. Perbuatan hukum perkawinan campuran ini tentu akan menimbulkan adanya akibat hukum yaitu salah satunya akan timbul harta bersama, dan akan timbul lagi masalah karena warga negara asing tidak boleh mempunyai hak milik. Untuk itu adanya undangundang yang mengatur perjanjian kawin untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran dan akibat hukum akta perjanjian kawin yang di buat notaris dalam perkawinan campuran. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, jenis penelitianya kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data datanya untuk data primer dilakukan dengan wawancara, sedangkan data sekunder dengan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam perkawinan campuran yaitu sebagai subjek hukum warga negara Indonesia dan warga negara asing memiliki kedudukan hukum yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Menurut undangundang yang berlaku saat ini untuk waktu pembuatan perjanjian kawin bisa dilakukan sebelum dilaksanakan pernikahan, pada masa pernikahan atau setelah dilakukan pernikahan setelah adanya putusan MK nomor 69/PUU-Xlll/2015 Dan perjanjian kawin yang dilakukan para pihak dihadapan notaris mengikat hak dan kewajiban para pihak tersebut. Akibat hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran yaitu sama-sama mempunyai hukum yang mengiikat pada para pihak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Kata Kunci : Kedudukan hukum, perjanjian kawin, perkawinan campuran.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Oct 2023 06:35
Last Modified:	30 Oct 2023 06:35
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32453

Actions (login required)

View Item