YADI, ASEP MERANA (2023) KONSEP PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK MERCON DAYA LEDAK RENDAH BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF ( Study Kasus Kantor Polisi Resort Kota Cilacap ). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302100138_fullpdf.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302100138_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB) |
Abstract
Pendekatan aspek Filosofis, Sosiologis dan Empiris, bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konsep penegakan hukum berdasarkan restorative of justice, yang terjadi kepada para pelaku tindak pidana, korban suatu kejahatan, termasuk pihak-pihak yang seharusnya dapat menjalankan kepentingan hukum dalam Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia yaitu; Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman maupun lembaga lain sebagai institusi terkait, yaitu; Lembaga Pemerintah, Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia, lembaga non pemerintah, didalam Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Pemberlakuan Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 1951, bagi kepemilikan bahan peledak mercon/ petasan yang belum diatur secara specific, substansial dan terukur, apakah mercon/ petasan tersebut, bagian dari bahan peledak atau bukan. Sehingga undang-undang tersebut, sangatlah terlalu dipaksakan, khususnya pelaku tindak pidana sebagai mana terjadi di Polresta Cilacap, wilayah Polda Jawa Tengah, maupun di seluruh Indonesia. Melalui penerapan kebijakan Keadilan Restoratif/ Restorative of Justice, sangatlah diperlukan untuk dijalankan seutuhnya oleh Lembaga Penegak Hukum yaitu Kekuasaan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila terjadi pelanggaran undang – undang darurat, oleh pelaku tindak pidana, agar tercapainya supremasi hukum bagi, bangsa dan Negara Indonesia. Sehingga, Penerapan Penegakan Keadilan Hukum/ Restorative Of Justice, di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, memerlukan beberapa aspek – aspek yang sangat mendasar pada sistematika hukum pidana adalah sebagai berikut; - Kesiapan Sumber Daya Manusia/ Sdm. Dari Penegak Hukum Yang Jujur, Adil, Cakap, Cerdas, Mandiri dan Indevenden, - Kesiapan Regulasi Hukum baik bagi Pelaksana Penegak Hukumnya, Pelaku Tindak Pidana dan para korbankorban kejahatannya,- Kesiapan Sarana dan Prasarana bagi sosialisasi tentang penerapan akan informasi Keadilan Hukum/ Restorative Of Justice.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 19 Oct 2023 06:52 |
Last Modified: | 19 Oct 2023 06:52 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32084 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |