KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM

MUFTY, ABDUL MALIK (2023) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100117_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100117_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (443kB)

Abstract

Akibat dari kemiskinan tidak sedikit orang gagal mengelola rasa lapar yang berdampak pada kesulitan hidup, sehingga melakukan perbuatan pidana untuk membebaskan diri nya dari situasi tertekan. Faktanya pada perkara tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan, dimana pelakunya ialah masyarakat miskin, aparat penegak hukum yakni kepolisian tidak mempertimbangkan karakteristik pelaku yang melakukan perbuatan tersebut karena keadaan memaksa. Tujuan yang hendak dicapai atas penelitian ini ialah guna mengetahui serta menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan pada perspektif ius constitutum dan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan pada perspektif ius constituendum Metode yang dipergunakan ialah penelitian yuridis sosiologis, dimana bersifat deskriptif analisis. Jenis serta sumber data dimana peneliti pergunakan, yakni data primer (wawancara) serta data sekunder, terbagi atas bahan hukum primer, hukum sekunder maupun hukum tersier. Metode pengumpulan datanya mempergunakan wawancara dengan narasumber polres tegal kota serta studi pustaka dan metode analisis datanya mempergunakan metode kualitatif dengan alur berpikir induktif. Hasil penelitian menjelaskan Penegakan hukum pidana pada perkara tindak pidana ringan saat ini dari tingkat kepolisian sampai dengan pengadilan secara bertahap sudah menerapkan keadilan restoratif yang berbentuk mediasi penal antara para pihak yang bersengketa. Namun kenyataannya keadilan restoratif tidak berjalan secara efektif, karena masih banyak perkara tindak pidana ringan, terkhusus pencurian ringan dimana diproses sampai dengan pengadilan dan mendapatkan sanksi pidana sebagai pembalasan (retributif). Kebijakan penegakan hukum pidana di masa mendatang untuk perkara tindak pidana ringan, Indonesia perlu membangun kembali peradilan adat (inheemsche rechtspraak) untuk masyarakat adat dan peradilan desa (drop justitie) untuk masyarakat urban. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Ringan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 02:42
Last Modified:	19 Oct 2023 02:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32043

Actions (login required)

View Item