PERAN SYAHBANDAR DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KEAMANAN PELAYARAN (Studi Kasus Di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas)

UTOMO, PRAYOGA DWI (2023) PERAN SYAHBANDAR DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KEAMANAN PELAYARAN (Studi Kasus Di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000566_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000566_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)

Abstract

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentulah yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Syahbandar dalam penegakan hukum dan pengawasan keselamatan keamanan pelayaran dan untuk mengetahui kendala peran Syahbandar dalam penegakan hukum dan pengawasan keselamatan keamanan pelayaran di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas. Berdasarkan penggunaan metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa peran Syahbandar sangatlah penting karena keamanan dan keselamatan pelayaran adalah sudah menjadi tugasnya. Tindakan-tindakan yang di lakukannya adalah/agar untuk meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelayaran. Tugas pengawasan yang di lakukan Syahbandar dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional transportasi laut sangatlah penting. Syahbandar dalam tugasnya harus juga memastikan kesadaran para pemkai jasa transportasi laut seperti perusahaan, pemilik kapal, awak kapal untuk mentaati hukum dan ketentuan perundangundangan yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran yang pada umumnya masih rendah. Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa peran Syahbandar dalam penegakan hukum dan pengawasan keselamatan keamanan pelayaran di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas adalah suatu keadaan terpenuhinya persyatan keamanan dan keselamatan yang berhubungan dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim (UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal (1) Ayat (32). Keamanan dan Keselamatan merupakan hal yang utama dalam transportasi, bukan hanya lingkup nasional, juga termasuk Internasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal (17), keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi. Kata Kunci : Syahbandar; Penegakan Hukum; Pengawasan Keamanan Pelayaran.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 02:25
Last Modified:	19 Oct 2023 02:25
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32017

Actions (login required)

View Item